Kamis, 11 Juli 2013

PROGRAM KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU LIMA (5) TAHUN KEDEPAN

1.    Mendorong Gubernur, Bupati dan Walikota untuk secepatnya membentuk kelembagaan Penyuluhan baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang-undang 16 Tahun 2006.

2.    Mendorong Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang ada dengan menerapkan satu wilayah kerja penyuluh dengan membina 2 sampai 4 Desa.

3.  Mendorong Gubernur, Bupati dan Walikota agar kementrian PAN dan reformasi birograsi dan Badan Kepegawaian Nasional untuk meningkatkan formasi dan rekruitment calon penyuluh PNS.

4.    Menumbuhkembangkan penyuluh swadaya.

5. Mendororng Gubernur, Bupati dan Walikota untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyuluh dengan menyelenggarakan diklat fungsional penyuluhan, sertifikasi profesi penyuluh dan pendidikan Diploma 4 penyuluhan.

6.  Untuk memperkuat program ketahanan pangan Provinsi Riau dan keberlanjutannya komisi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Riau memberi arah kebijakan dan strategi kepada Gubernur, Bupati/Walikota beberapa hal sebagai berikut:

a)      Ketersediaan benih berkwalitas yang memadai pada waktu yang tepat.
b)  Pelatihan penyuluh yang didukung komitmen Daerah tentang pemahaman substansi penyuluh, kelembagaan kelompok tani, orientasi peningkatan pendapatan petani degan peningkatan nilai tambah produk dan produk ikutan serta trobosan pasar.
c)    Diversifikasi pangan yang didukung agroindustri pengolahan produk lokal potensial yang kurang termanfaatkan
d)     Data tentang pangan dan ketersedian/stok pangan, khususnya beras dimasyarakat (rumah tangga dan pedagang) perlu dikonfirmasi secara akurat untuk mengantisipasi kebijakan Impor yang merugikan petani.
e)  Menepatkan beras dari komoditi politis kekomoditi ekonomis dengan terlebih dahulu  meningkatkan daya saing agar petani dan pertanian tidak termajinalkan.

7.   Komisi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan memberikan masukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota agar dilakukan pemetaan penyuluh.


8. Kebijakan penyuluhan saat ini harus diarahkan mendukung empat sukses pembangunan pertanian di Provinsi Riau beberapa hal sebagai berikut:

(1). Singkronisasi antar lembaga pendukung sistem Agribisnis, (2). Pemberdayaan kelembagaan petani, (3). Penyelengaraan penyuluhan dan (4). Penyumbangan sarana dan prasarana pembangunan pertanian.

9.   Meyakinkan pimpinan Daerah tentang penyuluhan pertanian agar fungsi tenaga penyuluh pertanian tidak diahlikan kefungsi struktural tanpa pengganti yang layak, termasuk tenaga CPNS. Hal ini diperlukan dukungan dasar bertindak antara lain instruksi Gubernur, Bupati dan Walikota terkait penguatan ketahanan pangan melalui penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

10.  Komisi penyuluh Provinsi, Kabupaten dan Kota siap mendukung dan mengawal untuk mewujudkan keefektifan implementasi peraturan Presiden NO.10 tahun 2010 tentang badan koordinasi Nasional penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Sumber: Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Riau, Juni 2013.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar